Oleh : Herryawan Battileo
Kupang, - Sebentar lagi akan dilaksanakan penerimaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan anggota baru Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) maupun Polri tahun anggaran 2021 melalui seleksi yang sangat ketat. Mulai dari tes Administrasi, tes Kesamaptaan Jasmani, tes Kesehatan, tes Psikologi, tes Mental Ideologi, tes Wawancara serta pantuhir.
Dalam Rekrutmen calon PNS, anggota baru TNI dan Polri apakah benar dilakukan secara transparan, jujur serta para penguji benar-benar profesional tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, orang tertentu atau oknum dan kelompoknya.
Hal ini menjadi pertanyaan dan warning bagi petinggi-petinggi dalam hal ini Bapak Presiden, Mentri dalam Negeri, Petinggi TNI dan petinggi Polri di tahun 2021 ini, agar melakukan pengawasan ketat sehingga tidak terjadi dugaan penyimpangan profesi bagi para penguji, contohnya dokter dan paramedis dalam menentukan nasib seorang calon PNS, anggota TNI maupun Polri pada tes kesehatan.
Menjadi pertanyaan, Apakah benar oknum dokter melayani masyarakat ada kepentingan "bisnis", dan apakah benar oknum dokter adalah penentu nasib calon PNS dan anggota TNI serta Polri, di saat tes kesehatan…!. Untuk mengusir keraguan sebagai masyarakat awan dalam Rekrutmen tersebut, saya memohon kepada pemerintah dalam hal instansi sipil, TNI dan Polri harus benar-benar mengawasi pelaksanaan rekrutmen tersebut, mulai dari pusat provinsi lain hingga ke daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Saya coba mengambil contoh seorang oknum dokter dari salah satu institusi yang sudah bertugas di NTT, selama 4 (empat tahun) dan oleh institusinya sudah dipindah tugaskan keluar dari NTT, namun baru 6 bulan kepindahannya, ternyata yang bersangkutan berusaha lagi dengan keras balik kembali ke NTT. Oknum dokter tersebut pindahnya ke-salah satu rumah sakit di Jakarta.
Selama 4 (empat ) tahun bertugas di-NTT oknum dokter tersebut diduga memiliki catatan negatif, namum karena berkat lobi dan berbagi upaya akhirnya oknum tersebut bisa kembali bertugas ke NTT dengan alasan Oknum dokter tersebut mengikuti penempatan istrinya yang juga dokter
sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dalam institusi tersebut.
Yang menjadi pertanyaan lagi bagi saya, mengapa dokter tersebut ingin kembali ke NTT, padahal baru saja pindah tugas ke-jakarta 6 (enam) bulan lalu,
dan saat ini oknum tersebut sudah kembali bertugas ke NTT, apalagi bertepatan dengan waktu penerimaan CPNS, Prajurit TNI dan Polri di Kupang NTT. Muncul tanya bagi saya Apakah ini ada kaitannya dengan penerimaan tes calon PNS, anggota TNI dan Polri yang diduga ada syarat-syarat tertentu sehingga bisa lolos selaksi...?, atau oknum dokter tersebut pindah mengikuti istri yang saat ini baru sabagai calon pegawai Negeri Sipil. Tiada yang mengetahuinya mungkin semuanya itu hanya kebetulan saja.
Untuk itu profesional dokter sangat dibutuhkan saat penerimaan calon PNS, anggota TNI maupun Polri. Bayangkan bila oknum dokter Salah, dalam memberikan diagnosa/rekomendasi yang berakibat seorang calon gugur dalam mengikuti tes kesehatan untuk menjadi PNS, anggota TNI maupun
Polri. Apalagi, diduga ada iming-iming nominal tertentu agar seorang bisa lolos seleksi, dan hal ini sangat naif bila hal
itu terjadi.
Semoga para dokter di NTT dalam menjalankan profesinya di saat tes penerimaan calon pns, anggota TNI dan Polri
dijauhkan dari hal-hal tersebut. Saya berharap para oknum dokter yang rekeningnya puluhan milyard, untuk diperiksa oleh PPATK, KPK, BPK, IDI dan Provost serta Polisi Militer dan Bank Indonesi, dari mana gelembungnya rekening oknum–oknum dokter tersebut.
Penulis berharap dokter-dokter yang ada di Nusa Flobamorata tercinta, dijauhkan dari dugaan praktik kongkalikong dalam
penerimaan calon PNS, anggota TNI dan Polri dengan modus menarik keutungan tertentu kepada pelamar yang telah lulus ujian.
Kalaupun ada, kasihan sekali putra-putri terbaik NTT yang punya kemampuan dan skil nasibnya harus pupus untuk tidak menjadi PNS, anggota TNI dan Polri karena faktor finansial.
Semoga Penerimaaan CPNS, Anggota TNI dan Polri tahun 2021 sesuai mekanisme dan
jangan dirusak dengan ulah oknum tertentu yang mencari keutungan pribadi diatas profesi yang mulia.
Penulis yakin dokter adalah profesi yang mulia, gunakan itu secara profesional. Di jaman ini, masih banyak orang jujur yang mengais rejeki dengan cara yang beretika dan halal, karena Penulis yakin Tuhan Allah sudah mengatur setiap rejeki yang didapati setiap orang.
Saran penulis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi calon PNS, personil TNI dan Polri yang merupakan putra-putri terbaik Nusantara, rekrutmen harus dilakukan secara proporsional dan profesional serta transparan dengan melibtakan unsur masyarakat sebagai pengawas dalam setiap tahapan tes. Ataupun juga melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Bantuan hukum sebagai Mitra masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam rekrutmen dengan alasan Bermasalah pada THT dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari oknum dokter pada TNI atau sipil dan polri yang bertugas menyeleksi Kesehatan.
Apalagi disinyalir saat ini bahwa seleksi calon Prajurit Tamtama TNI AD sekarang adalah untuk pasukan Tempur bukan untuk pembina desa. Sehingga dibutuhkan kesungguhan serta tidak main-main dalam seleksi Kesehatan. Karena Kesehatan bukan hanya THT tapi menyangkut kesehatan Seca
ra menyeluruh termasuk kesehatan Jiwa dan Kesehatan Mental Idiologi.(*)
