Garut. || Terkait dengan adanya kebocoran data pada Perumda Tirta Intan Garut, masalah biaya tanda tangan Bupati, pemerhati yang sekaligus Ketua DPW MOI Jabar Rd. Satria Santika angkat bicara, Selasa (05/10/2020)
Kebocoran data terkait program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dana hibah pemerintah pusat bagi pemasangan instalasi PDAM.
Terkait biaya tanda tangan Bupati Garut, maka DPW MOI Jabar membuat Tim Penelusuran dan Investigasi lapangan melakukan pengkajian langsung.
Menurut Ketua DPW MOI Jabar dari hasil penelusuran tersebut ternyata data yang beredar di media berasal dari Kabag Hublang PDAM Garut Dasep Kurniawan S.Ip dan bukan dari Direktur Umum PDAM Garut.
“Saya sudah berulangkali menghubungi Kabag Hublang PDAM Dasep Kurniawan S.Ip. namun jawaban Mailbox terus yang kami dengar,” tutur Rd. Satria Santika.
Saat semua terkait dihubungi terkait dengan hal ini, sudah memberi klarifikasi, justru Kabag Hublang yang menjadi kata kunci sangat susah di hubungi. Ada dengan nya ???. Kenapa surat seperti dapat beredar di Media, Patut di pertanyakan Loyalitasnya terhadap atasan.
“Janganlah melakukan pencitraan dengan menjatuhkan orang lain, karena akan berimbas pada diri sendiri jika terbalik yang difitnah balik melapor, dan ini jelas-jelas sasarannya ke Pak Bupati,” ungkap Rd Satria.
Sudah jelas bahwa Bupati Garut Rudi Gunawan, tidak mengetahui adanya biaya tersebut dan Direktur Umum juga sudah menjawab tanyakan langsung ke sumbernya.
“Sekaligus pada kesempatan ini, kami berharap ada tindakan tegas dari Bupati Garut, Rudy Gunawan terhadap bawahannya, agar hal-hal yang seperti begini tidak akan terulang lagi pada masa yang akan datang, pada intinya jangan pelihara pejabat yang tidak baik,” pungkas Rd Satria. (*)
